Peserta BPJS Jadi Perhatian Khusus Komisi II DPRD Muratara
# Muratara Dapat Kuota BPJS 56 ribu Sedangkan Masyarakat Yang Baru Daftar 57 Orang
MURATARA, Bongkarmedia
Salah satu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada rapat paripurna Dewan dalam rangka rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 yang mendapat perhatian khusus dari Komisi II DPRD Muratara adalah BPJS Kesehatan.
Dimana kuota BPJS untuk Kabupaten Muratara tersebut sebanyak 56 ribu namun hingga pada tanggal 15 Maret 2022 lalu baru sekitar 57 orang yang baru mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan Program Pemerintah (KIS red).
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Muratara, Hadi Subeno ketika interupsi sebelum rapat paripurna Dewan ditutup.
“Sayang sekali pada tanggal 15 Maret itu hanya 57 orang masyarakat kita yang baru daftar, pada saat itu saya rapat bersama kepala BPJS perwakilan Kabupaten Muratara dan Lubuklinggau beserta Sekda baru (Elvandari red), Dinsos dan Disdukcapil. Saya tanya sama Sekda, kemana kita ? Seriuskah kita ? bekerjakah kita ?. Ayo kita sama sama, kita tidak perlu saling salah menyalahkan. yuk kita aktifkan Kepala Desa, yuk kita semangati Pak Camat supaya memberikan pesan ini,”Ungkapnya
Ia mengatakan, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saudaraa Muhammad Ali, bahwa status masyarakat Muratara yang baru terdaftar di BPJS sekitar 69 koma sekian persen.
“Kalo kita terjemahkan dalam persentase, baru sekitar 31 persen yang belum mendapati peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah. Jika kita nominalkan dari jumlahnya maka ada 58 ribu masyarakat kita yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, ini prihatin buat kita. Saya melihatnya miris pak, kita punya kuotanya sebanyak 56 ribu sedangkan PR kita tadi ada 58 ribu yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Kalau kita bersama sama kompak, benar benar mampu, maka hal itu bisa selesai. Jika kuotanya terpenuhi, pencapaian kita paling tidak ada 97 atau 98 persen Kabupaten Muratara telah memiliki perlindungan terhadap kesehatan sesuai yang diamatkan oleh Undang Undang Dasar. Kinilah saatnya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada masyarakat, kepedulian kita, karna ada 58 ribu masyarakat kita yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan,”Ajaknya
Hadi Subeno menuturkan, selama ini Kades itu tidak berani menjamin, makanya kalau dapat kuota itu kecil (Sebanyak 100, 200 red) Kades tidak mau berjanji dengan masyarakat karna kuotanya sedikit.
“Apalagi orang Dusun kita menyepelehkan, wah percuma saja minta KK bolak balik, minta KTP bolak balik tapi tidak pernah jadi, ini kan bumerang. Nah sekarang ini kita punya ini (Kuota BPJS red), bagaimana kita bisa bersama sama memberikan informasi ini kepada masyarakat dan membantu mereka. Kemarin saya sudah sarankan pada rapat tersebut, saya siap memfasilitasi didaerah saya (Di Embacang, di Muara Tiku, di Karang Jaya dan sekitarnya) untuk mendaftarkan BPJS gratis ini, saya yakin Pak Bupati dan Pak Wabup akan konsen tentang hal ini,”Katanya
Sebelum Hadi Subeno Interupsi, Anggota DPRD Kabupaten Muratara Muhammad Ali menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 bahwa pencapaian BPJS Kabupaten Muratara baru sekitar 69 persen dan masih tersisa 31 persen. Sedangkan Kabupaten Muratara punya kuota dari Pemerintah Pusat sekitar 20 ribu tahap pertama dan 36 ribu tahap kedua.
“Menurut info, baru sekitar 57 orang yang baru mendaftarkan diri, hal ini sangat disayangkan. Komisi II meminta pihak pihak terkait untuk menggenjot pencapaian tersebut karna kita selaku penyelenggara Pemerintah bertanggung jawab untuk memperjuangkan masyarakat untuk mendapatkan Jaminan kesehatan dan menjadi peserta BPJS,”Bebernya
Ditempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Muratara Efriansyah menyampaikan bahwa untuk mengedukasi masyarakat itu tidaklah mudah, jadi perlu kerjasama antara eksekutif dan legislatif.
“Insya Allah kalau kita bekerja secara bersama sama, seberat apapun pekerjaan itu akan bisa terlaksana dengan baik,”Katanya saat menanggapi interupsi dari Anggota DPRD Muratara Hadi Subeno, bahwa Pak Wabup sepakat tidak menyampaikan dan menanggapi hal itu karna sudah melalui saya.