Pemerintahan

DPRD Kabupaten Muratara Gelar Rapat Lintas Komisi

Rapat Lintas Komisi DPRD Kabupaten Muratara sedang berlangsung

MURATARA, Bongkarmedia.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat lintas komisi membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Rapat berlangsung di Ruang Banggar Gedung DPRD Kabupaten Muratara dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Devi Arianto, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Muratara, H. Zainal Abidin, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan beberapa Perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara. Selasa (15/9/2026)

Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, mengatakan rapat gabungan tersebut membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Hari ini saya bersama Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kabupaten Muratara, beserta mitra kerja dan pihak terkait, melaksanakan rapat gabungan untuk membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat,”katanya

Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyangkut satu persoalan, tetapi mencakup sejumlah aspek penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ia menyebut beberapa persoalan yang dibahas tersebut antara lain terkait perizinan, operasional perusahaan, ganti rugi, ketenagakerjaan, AMDAL, hingga izin pengangkutan.

Dua perusahaan, yakni PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Bumi Mekar Tani (BMT), menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat lintas komisi tersebut.

Selain itu, DPRD Muratara juga membahas persoalan ketenagakerjaan pada PT Gorby Putra Utama.

Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut kepentingan masyarakat, kepastian terhadap hak pekerja, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.

Lanjutnya dengan adanya rapat tersebut, masyarakat tentu berharap setiap aduan yang disampaikan tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait.

“Terlebih, persoalan seperti ganti rugi, ketenagakerjaan, AMDAL, perizinan dan aktivitas operasional perusahaan merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan,”pungkasnya. (Rizqi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button