sosial

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Minta KPK Bongkar Mafia Proyek di Muratara

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa saat menyampaikan sejumlah tuntutan mereka didepan gedung KPK Jakarta

MURATARA, Bongkarmedia
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa dari Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak), Perhimpunan Angkatan Muda Pembangunan (PAMP) Muratara dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumsel (IKMS) Jabodetabek melakukan aksi demonstrasi di Depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan Jakarta Selatan. Jumat (29/10/2021).

Dalam orasinya, mereka meminta kepada KPK untuk menyelidiki semua proyek yang dikerjakan oleh PT. Selaras Simpati Nusantara (SSN) yang sebelumnya terjaring OTT bersama Bupati Dodi Reza Alex Noerdin terkait suap di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Seperti diketahui PT. SSN mengerjakan tiga paket proyek Dinas PUPR Kabupaten Muratara dengan nilai mencapai 25 Miliar rupiah lebih yaitu pada Pembangunan Sungai Lamban Tigo, Peningkatan Jalan dan Jembatan BM II-Simpang Pabrik Lonsum dan Pembangunan Jembatan Sungai Terentang Kecamatan Rawas Ilir.

Koordinator lapangan (Korlap) Imam Hanafi Abdullah menyampaikan bahwa ada dugaan kuat PT. SSN yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Muratara juga melakukan pola yang sama yaitu adanya fee proyek atau komitmen fee diawal untuk mengerjakan sejumlah proyek tersebut.

“Ketika PT ini di OTT oleh KPK, ternyata ia juga mengerjakan 3 proyek di Muratara. Oleh karena itu KPK harus menyelidikinya, jangan-jangan proyek tersebut ada fee nya juga,” Kata Imam didepan KPK.

Imam berharap, dengan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK maka akan membersihkan mafia proyek yang selama ini telah merugikan negara dan rakyat di Sumatera Selatan.

“Tentu apa yang dilakukan KPK yang telah menangkap mafia proyek seperti PT. SSN ini pasti didukung oleh masyarakat Sumsel dan selanjutnya tinggal menyelidiki proyek yang ada di Muratara,” Tambahnya.

Imam meminta kepada KPK untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi pada tiga paket proyek tersebut dengan memeriksa pihak pihak terkait yang ada di Kabupaten Muratara.

“Untuk membongkarnya maka KPK harus memeriksa Bupati dan Kepala Dinas PUPR nya, kalau PT nya kan sudah ditahan oleh KPK tinggal ditindak lanjuti aja semua proyek yang dikerjakan oleh PT tersebut,” Ujarnya

Masih dikatakan Imam, mereka akan mengawal terus kasus ini hingga KPK turun ke Kabupaten Muratara.

“Kami akan terus kawal ini hingga KPK bisa turun ke Muratara dan bongkar semuanya,”Pungkasnya. (**)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button