Tradisi Buruk Perusahaan di Muratara
MURATARA, Bongkarmedia
Ada sebuah tradisi buruk bagi perusahaan perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yaitu bila dipanggil tidak datang, kalu pun datang yang datang bukan sebagai pemangku kebijakan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muratara sekaligus pimpinan rapat lintas Komisi, Hermansyah Samsiar kepada awak media usai rapat lintas komisi (Komisi I dan II) mediasi sengketa lahan antara PT. Dendy Marker dengan warga.
“Sangat kita sayangkan, ini kayaknya menjadi tradisi tapi tradisi yang buruk bagi perusahaan perusahaan ini. Ketika ada pemanggilan dia tidak datang, walaupun dia datang, yang datang bukan sebagai pengambil kebijakan,”Katanya. Senin (15/11/2021)
Ia menegaskan kepada pihak perusahaan bila menghadiri rapat di DPRD Muratara supaya pemangku kebijakan dapat hadir agar permasalahan yang ada tidak berlarut larut.
“Kita sesalkan ketidak hadirannya (PT. Dendy Marker red) walaupun ada alasan alasan lain tapi karna hal seperti ini sering terjadi sehingga kita ada praduga praduga seperti itu terjadi,”Ucapnya
Menanggapi ketidak hadiran pihak perusahaan bila ada pemanggilan untuk melakukan rapat di DPRD, Hermansyah Samsiar menjelaskan berdasarkan peraturan dan tata tertib (Tatib) DPRD bahwa pemanggilan itu ada tahap tahapnya yakni pemanggilan pertama, pemanggilan kedua dan pemanggilan ketiga. Apabila ketiga panggilan itu tidak datang juga maka perusahaan tersebut bisa dipidana.
“Secara yuridis melanggar hukum cuma ada tahapannya, kalau sudah panggilan ketiga dia tidak datang berarti sudah pidana. Kita kan lembaga negara dan ada pelanggaran tetapi yang terjadi selama ini pada panggilan ketiga dia datang, yang datang ini adalah orang yang tidak bisa mengambil sebuah kebijakan (Pemutus kebinakan) tetapi mereka sudah gugur dari pidananya. Jadi seolah olah ada akal ekelnya,”Ungkapnya
Ketua Komisi I mengatakan, berdasarkan surat tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Direkturnya (PT. Dendy Marker red) bahwa perusahaan telah mengakui jika ada lahan seluas 17.793 hektar, dari luas lahan tersebut perusahaan siap mengeluarkannya sebanyak 1.151,9 hektar.
“Nah antara dua pengadu ini yaitu pak Muhamad Adil dan ahli waris Ade Ihkwanto, apakah tanah itu termasuk dalam HGU atau tanah itu ada di 1.151,9 hektar. Makanya kita minta dengan perusahaan kalau memang ada itikad baik supaya terbuka saja apalagi perusahaan itu sudah Tbk karna yang namanya Tbk itu terbuka go publik,”Terangnya
Intinya kata politisi dari PKS ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ade ini perusahaan pernah mengakui untuk mengganti rugi sebesar 6,5 juta rupiah perhektarnya tapi 6,5 juta rupiah itu di NJOP tidak manusiawi, NJOP ini berbeda antara Pertambangan dengan Perkebunan. Berarti lahan pak Ade ikhwanto ini perusahaan sudah mengakui.
“Kenapa kita katakan perusahaan sudah mengakuinya karna perusahaan ingin menggantinya sebesar 6,5 juta rupiah perhektar tetapi ganti rugi tersebut tidak diterima, dalam kenyataannya lahan itu tetap digarap, digusur, bahkan sekarang sudah berbuah pasir. Berarti ini gaya gaya penjajah abat modern,”Jelasnya
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi I Hermansyah Samsiar, Ketua Komisi II Hadi Subeno, Wakil Ketua I DPRD Muratara sekaligus anggota Komisi I Amri Sudaryono, anggota komisi II Marheni Supri, Wakil Ketua Komisi II Sukri Alkap, Sekcam Rupit, Kades Bingin Rupit Hengki Basyip, pemilik lahan dan perwakilan Pemilik lahan dari Desa Pantai Kecamatan Rupit dan Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo berlangsung diruang Komisi I DPRD Muratara. (Nrd)
