DPRD Muratara Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025
MURATARA, Bongkarmedia.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
Rapat berlangsung diruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Muratara dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Devi Arianto dihadiri oleh Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni. Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Muratara, Ekien Versace. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Muratara, H. Zainal Abidin, Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Muratara, Sekda Muratara, Sekwan Muratara, Kepala OPD, Camat dan pejabat lainnya. Senin (6/7/2026)
Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni mengatakan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui forum Rapat Paripurna DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membangun sinergi dan menyelaraskan pandangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,”katanya
Kemudian Rapat dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
Dalam Rapat tersebut seluruh fraksi DPRD Muratara sepakat bahwa Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 setuju untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Selain itu, seluruh fraksi juga memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Muratara mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kali berturut-turut dari BPKRI Perwakilan Sumsel.
Selanjutnya Rapat dilanjutkan dengan Rapat Paripurna jawaban Eksekutif atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2025
Terpisah, Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi mengatakan penyampaian jawaban eksekutif merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Raperda yang menjadi ruang dialog konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
“Melalui proses tersebut, setiap pandangan, masukan, dan tanggapan fraksi dibahas secara komprehensif sebagai upaya menghasilkan kebijakan yang tepat, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”katanya saat mewakili Bupati Muratara dalam Rapat Paripurna jawaban Eksekutif atas pemandangan umum fraksi dewan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025.
Ia berharap seluruh rangkaian pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik hingga mencapai kesepakatan bersama yang mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muratara. (ADV/Rizqi)
